Memahami Hak Merek serta Landasan Hukumnya

Ada pula perundang- undangan yang jadi landasan hukum untuk hak paten merupakan Undang- Undang No 14 Tahun 2001. Buat hak merek, landasan hukumnya merupakan Undang- Undang No 15 Tahun 2001. Berikut isi Bab 1 Syarat Universal dari tiap- tiap undang- undang yang jadi landasan hukum untuk keduanya.

1. Undang- Undang No 14 Tahun 2001 selaku Landasan Hukum Paten

Undang- undang ini jadi landasan hukum untuk paten. Dalam Bab 1 bagian Syarat Universal pasal 1, dipaparkan apa yang diartikan dengan paten, invensi, inventor, pemohon, permohonan, serta sebagainya. Secara totalitas terdapat 14 ayat yang disebutkan dalam pasal 1 di bab ini.

Bagi pasal 1 pada bab ini, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negeri kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Yang diartikan dengan inventor merupakan orang ataupun kelompok yang secara bersama- sama melakukan ilham yang dituangkan ke dalam aktivitas yang menciptakan invensi. Ada pula invensi, ialah ilham yang berasal dari inventor kemudian dituangkan ke dalam aktivitas berbentuk pemecahan permasalahan di bidang teknologi Hak Merek .

Apabila seorang mau mengajukan permohonan hingga dia hendak diucap selaku pemohon serta permohonannya bisa diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual( Ditjen HKI). Nantinya, permohonan itu hendak ditilik oleh pemeriksa yang ialah seorang yang sebab keahliannya dinaikan dengan Keputusan Menteri selaku pejabat fungsional Pemeriksa Paten. Tugasnya merupakan melaksanakan pengecekan substantif terhadap permohonan yang diajukan pemohon.

2. Undang- Undang No 15 Tahun 2001 selaku Landasan Hukum Merek

Pada undang- undang ini pula ada Bab Syarat Universal yang menarangkan secara garis besar Mengenai merek. Dalam pasal 1 bab ini ada 15 ayat yang menarangkan penyebutan sebutan yang terdapat pada isi undang- undang.

Yang diartikan dengan merek, ialah ciri berbentuk foto, nama, kata, huruf, angka, lapisan warna, ataupun campuran seluruhnya yang dijadikan selaku pembeda antara bahan- bahan yang tersebar di pasaran. Merek dibedakan jadi 3, ialah merek dagang, merek jasa, serta merek kolektif.

Merek dagang yakni merek yang digunakan pada benda, sebaliknya merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Sedangkan itu, kolektif berarti merek yang digunakan pada benda serta/ ataupun jasa dengan tipe yang sama buat diperdagangkan.

Sama halnya dengan paten, hak merek pula didaftarkan lewat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual( Ditjen HKI). Sehabis registrasi, merek pula hendak ditilik oleh pemeriksa merek yang ialah pakar yang dinaikan dengan Keputusan Menteri.

Bersumber pada uraian di atas, hak paten serta perihal merek mempunyai landasan hukum berbeda yang mengaturnya. Hak paten diatur dalam UU No 14 Tahun 2001, sebaliknya hak merek diatur dalam UU No 15 Tahun 2001. Untuk Kamu yang mau lebih mengenali tentang hak paten merek serta landasan hukumnya, pasti wajib membaca secara lebih perinci serta totalitas dalam UU yang sudah disebutkan di atas.*

Leave a Comment